PMKRI ST THOMAS MORE

2010/01/15

Gema Perhimpunan

Pengajuan Kota Jajakan Singkawang oleh DPC PMKRI Pontianak
Dalam Kegiatan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXV yang diselenggarakan di Denpasar, 17-20 Desember 2009

Pimpinan Sidang MPA XXV dan hadirin yang berbahagia,
Pro Ecclesia et Patria!!!
Religio Omnium Scientarium Anima!!!
Salam solidaritas………………………………………………..!!!
Melalui forum tertinggi Perhimpunan ini, izinkan kami mengusulkan Kota Singkawang menjadi Kota Jajakan dengan dampingan PMKRI Pontianak. Adapun dasar pertimbangan yang bisa kami sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa Kota Singkawang merupakan bagian dari wilayah di Propinsi Kalimantan Barat yang dalam realitas warganya sangat majemuk dengan beragam persoalan sosial-kemasyarakatan yang ada seperti halnya wilayah-wilayah lainnya di Indonesia pada umumnya. Gesekan isu sensitif menyangkut hubungan antar etnis (pembangunan patung naga ditengah jantung Kota Singkawang) yang kemudian seringkali dikaitkan dengan wilayah yang sangat privat terkait hal sakral bagi setiap individu yang menganut keyakinan yang ada di Singkawang khususnya, sadar atau tidak menjadi ancaman bagi eksistensi Negara Kasatuan Republik Indonesia yang masih mengagungkan Pancasila sebagai dasar penghormatan atas kehidupan dalam keberagaman. Kondisi ini menuntut peran dan tanggung jawab keterlibatan kaum “intelektual” muda gereja untuk dapat berkontribusi secara nyata bagi masyarakat setempat melalui aktivitas yang dapat dilakukan sehingga dipandang perlulah untuk mempersiapkan kehadiran kaum muda Kristiani khususnya untuk menghimpun diri dalam sebuah wadah kaderisasi dan perjuangan bersama yang dalam konteks ini adalah mempersiapkan cikal bakal lahirnya PMKRI disana.
b. Bahwa Kota Singkawang sebagai Kota Pariwisata di Kalimantan Barat yang dapat ditempuh selama 3 jam perjalanan sehingga sangat mungkin untuk dijangkau dalam upaya proses pendampingan guna mempersiapkan peningkatan status kejenjang berikutnya.
c. Melihat respon positif dari beberapa mahasiswa yang ada di wilayah Kota Singkawang atas ide yang pernah disampaikan kepada mereka mengenai perlunya menghadirkan wadah perjuangan bersama menjadi modal utama bagi kami untuk mengajukan wilayah ini sebagai Kota Jajakan dalam forum yang terhormat.
d. Bahwa hadirnya sejumlah kampus di Kota Singkawang seperti; Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang Nyarumkop (300 mahasiswa berdasarkan informasi Ketua STP IPI Malang Filial di Nyarumkop), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum/STIH, STKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi/STIE dan lembaga pendidikan sejenis menjadi wilayah basis yang potensial bagi pengembangan jumlah kader tempat akan dijajakinya Kota Singkawang kedepan.
e. Adanya respon positif oleh unsur Gereja Katolik di Singkawang (Yulita Noria, SFK Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Pontianak) yang juga sekaligus sebagai ketua STP IPI Malang Filial di Nyarumkop. Terkait dengan jumlah daftar nama mahasiswa, dengan kerendahan hati kami mohon maaf bila untuk saat ini kami tidak dapat menyajikan daftar nama yang diminta, namun upaya untuk meminta mengumpukan sejumlah nama sempat dilakukan dengan meminta saudara Efan (Mhs SPT di Nyarumkop).
f. Bila usulan ini diterima forum MPA hari ini, maka dengan sendirinya pekerjaan-pekerjaan teknis yang dianggap perlu dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan persiapan maupun pendampingan lebih lanjut hingga akhirnya menjadi setara dengan cabang-cabang pada umumnya.

Pro Ecclesia Et Patria!!!
Religio Omnium Scientarium Anima!!!

DPC PMKRI Santo Thomas More Pontianak

.

[+/-]

Kongres Denpasar

MEMORANDUM KEMASYARAKATAN
SIDANG MPA XXV P M K R I

Memasuki era Globalisasi secara serentak dunia dihadapkan pada sebuah situasi keterbukaan ruang disegala dimensi kehidupan. Ketidakmampuan beberapa negara dalam menghadapi arus global tersebut berdampak sistemik tehadap kondisi negara – negara yang menghuni lapis ke dua dan ketiga. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi selalu dijadikan pembenaran dari implementasi arus besar ini tanpa melihat kerapuhan pondasi ekonomi sebuah negara. Tahun ini kita dihadapkan pada sebuah fenomena menarik ekonomi politik yaitu negara sekelas Amerika Serikat pun harus jatuh bangun dalam menghadapi krisis global, padahal hampir semua produk kesepakatan ekonomi internasional, Amerika tidak pernah absent untuk terlibat aktif di dalamnya.

Masuknya sebuah paham ekonomi liberal ke dalam suatu negara tidak bisa menegasikan substansi daripada sebuah negara yaitu pondasi ekonomi dan kondisi masyarakat. Saat ini ruang informasi dunia terbuka dengan sangat lebar, bahkan banyak transaksi ekonomi sudah bisa dilakukan via dunia maya, tapi hal tersebut tidak bisa menjadi ukuran. Kebobrokan system yang ada pada kita sebenarnya soal keadilan dan persamaan hak, karena masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati pendidikan, rendahnya upah buruh, kekayaan alam yang dieksploitasi, dan privatisasi di bidang kesehatan.
Secara structural semua negara mempunyai pranata yang disebut pemerintah dan lembaga – lembaga negara. Fungsi mereka jelas sebagai pelayan masyarakat dan mengabdi untuk kepntingan rakyat. Negara mempunyai peran penting dalam hal ini sebagai benteng pertama masuknya paham ekonomi liberal yang merugikan rakyat, karena negara mempunyai kekuasaan kedaulatan untuk menerima ataupun menolak berbagai macam tawaran kesepakatan internasional yang merugikan masyarakat. Jika justru yang tejadi malah sebaliknya maka yang harus dibangun adalah pemerintahan yang pro kepada msyarakat bukan pemerintahan yang pro terhadap kaum pemodal.
Era orde baru masih membekas jelas di ingatan kita bagaimana rezim pretorian Soeharto bisa dengan leluasa mempraktekkan korupsi, kolusi dan nepotisme di segala aspek penting kehidupan bernegara. Kesalahan analisa target personal gerakan reformasi 1998 sampai hari ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat penting yaitu pembenahan sitem birokrasi dan penegakkan supremasi hukum. Orde baru adalah masa lalu tapi kita perlu waspada terhadap gejala – gejala neo orde baru yang saat ini mulai muncul dipermukaan. Ambil contoh kasus kriminalisasi KPK, Century gate, dan menguatnya borjuasi – borjuasi local menuntut kita untuk cepat begerak turun ke masyarakat memberikan pendidikan politik yang sebenarnya soal persamaan hak dan keadilan social.
Secara teoritik krisis ekonomi selalu akan membawa krisis multidimensi di bidang ekologi, kebudayaan, norma, stabilitas politik dan kemajemukan bangsa. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkonrol selalu menyisakan kerusakan ekosistem yang bedampak pada kondusifitas alam. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya sumber daya alamnya, ketidakmampuan kita mengelola sebenarnya lebih pada support nyata pemerintah untuk mengembalikan hasil kekayaan tersebut kepada masyarkat untuk kemakmuran bersama.
Krisis norma juga menjadi perhatian yang sangat serius di berbagai kalangan mengingat sebelum ada negara, bangsa ini sudah mempunyai konsensus kearifan local masing – masing. Menguatnya gerakan – gerakan kedaerahan sebenarnya hanya wujud dari protes ketidakadilan yang mereka alami. Situasi ini jelas akan mengganggu stabilitas politik, karena persoalan disintegrasi bangsa selalu dimulai dari persoalan ketidakpuasan suatu daerah terhadap pemerintah. Bangsa Indonesia terlahir dengan situasi yang majemuk, bermacam – macam suku bangsa, etnis, agama, bahasa harusnya dipahami sebagai suatu bentuk kekayaan bangsa. Melemahnya kesepakatan atau aturan bersama yang dibangun dimasyarakat akibat merasa di zolimi membuat batas – batas kebaikan dan keburukan yang selama ini terbangun menjadi bias. Orang bisa seenaknya mengatasnamakan golongan atau kelompok melakukan tindakan – tindak yang merugikan kelompok lain seperti sweeping, perusakan tempat ibadah, pendudukkan lahan dan lain – lain.
Memperhatikan berbagai persoalan dan kondisi bangsa sampai dengan saat ini, maka PMKRI mendesak pemerintah agar :
1. Menolak dan menghentikan segala bentuk eksploitasi SDA yang memiliki akibat pengrusakan dan penghancuran ekosistem
2. Mendesak Pemerintah untuk meninjau kembai perjanjian dengan perusahaan pertambangan asing dan local yang secara kasat mata telah merusak ekosistem dan merugikan rakyat.
3. Menuntut untuk di tuntaskannya proses hukum kasus Bail Out Century sampai selesai.
4. Mendesak pemerintah untuk memmercepat upaya perundingan RI, Australia, dan Timor Leste dalam kasus perbatasan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Mendesak untuk dihapuskannya lembaga teritorial militer guna mendorong civil society sehingga berdaulat penuh terhadap hak-hak sipil.
6. Menuntut pemerintah untuk membuat Undang – undang yang mengatur tentang perlindungan Hak Masyarakat Adat.
7. Mendesak pemerintah untuk segera membentuk Undang – undang tentang Provinsi Kepulauan
8. Mendesak pemerintah untuk segera mencabut Undang – undang Badan Hukum Pendidikan, serta mewujudkan pendidikan gratis untuk semua.
9. Mendesak pemerintah untuk mencabut Undang – undang Pornografi
10. Menegakkan supremasi hukum dengan menindak tegas para pelanggar hukum tanpa pandang bulu.
11. Meninjau kembali segala peraturan daerah yang berbasiskan SARA di seluruh Indonesia
12. Menolak stigmatisasi masyarakat separatis terhadap masyarakat local khusunya masyarakat Papua.
13. Mendesak pemerintah untuk segera membuat infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi daerah seperti pembangunan jalan lingkar di Kalimantan.
14. Menuntut pemerintah untuk menyediakan alat – alat produksi bagi petani dan nelayan dalam rangka meningkatkan araf hidup dan kesejahteraan masyarakat
Oleh karena itu, PMKRI tetap berkomitmen untuk terus berjuang bersama elemen masyarakat lainnya demi terwujudnya kedaulatan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup untuk menuju civil society.

.

2009/08/17

[+/-]

Dirgahayu untuk Indonesia

2009/07/04

[+/-]

Diskusi Cipayung

Catatan dari Diskusi Kelompok Cipayung
Bahas Soal Peran Kaum Muda Jelang Pilpres hingga Sepakati Membuat Buku

By. Hendrikus Adam*

Tantangan dan Aktualisasi Peran Kaum Muda dalam menghadapi dinamika pelaksanaan pesta demokrasi menjadi thema pelaksanaan diskusi yang digelar kelompok Cipayung bertempat di Aula Pertemuan Tribune Institute Jumat malam beberapa waktu lalu. Kegiatan yang baru dimulai pukul 20.00 wib ini dihadiri berbagai element perwakilan organisasi kaum muda.

PMKRI Pontianak, HMI Cabang Pontianak, GMKI, GMNI dan PMII merupakan bagian dari elemen penyelenggara yang tergabung dalam kelompok Cipayung tersebut. Berdasarkan catatan sejarahnya, kelompok Cipayung mulai digagas tahun 1970 namun baru dinyatakan berdiri tahun 1972 oleh keempat perwakilan organisasi kemahasiswaan saat itu yakni PMKRI, HMI, GMKI dan GMNI bertempat di Cipayung, Jawa Barat. Indonesia yang di cita-citakan, menjadi tajuk aktual para pendiri Cipayung saat itu dalam sebuah diskusi yang akhirnya melahirkan wadah ini. Dua tahun kemudian, PMII menyatakan diri bergabung sebagai bagian dari kelompok CIPAYUNG.

Diskusi yang dilangsungkan dengan menghadirkan Drs. Paulus Florus, mantan aktivis mahasiswa dan juga kenal sebagai motivator dan fasiitator bila melihat kebelakang, maka upaya-upaya ini pula menjadi proses yang saat itu pula dilakukan oleh para pmakarsa lahirnya Cipayung. Diskusi yang dilakukan merupakan bagian dari rangkaian kritis yang baik untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dalam sisitem ketata negaraan saat ini khususnya terkait dengan peran kaum muda dalam menyikapi dinamika perhelatan pesta demokrasi yang akan segera diadakan pada 8 Juli mendatang.

Mengawali paparannya, Paulus Plorus yang juga Ketua CRID (Center For Research and Inter-Religius Dialogue (CRID)/pusat penelitian dan dialog antar agama) menyampaikan salah satu kekhasan kaum muda yakni memiliki visi kedepan karena kaum muda adalah pemilik masa depan. Perubahan yang terjadi dalam catatan sejarah selalu dimulai dari kaum muda. Dalam dinamika pemilu seringkali diwarnai dengan intrik-intrik busuk dengan menghalalkan segala cara.

Dikatakan Paulus Florus, peran dan tantangan yang dihadapi kaum muda sedikitnya ada dua hal yakni peran-tantangan terhadap diri sendiri dan peran-tantangan dalam hubungannya dengan orang lain. Bagaimana menyikapi dinamika yang ada? ”Kaum muda hendaknya dapat mengambil dan menanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana belajar untuk memperoleh sikap kritis dan bermoral. Sarana untuk belajar karakter kita dalam hal memahami pengetian politik yang benar. Karena kepentingan kekuasaan kebanyakan cenderung meruntuhkan moral orang. Menolak politik uang salah satunya menjadi tantangan berat. Siapkah anda menaklukkannya kedepan?” tanyanya.

Disampaikan narasumber, peran kaum muda juga sebagai kontrol sosial. Hal yang juga penting menjadi tanggungjawab bersama yakni menjaga perdamaian. Paulus Florus dalam paparannya juga tidak menapik adanya upaya politisasi agama yang muncul dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Kasus yang terjadi di Medan menjadi salah satunya. ”Kaum intelektual harus melihatnya dengan cara yang berbeda. Apapun realitas yang ada saat ii, sebagai kaum intelektual harus menyuarakan suara kenabian yakni pesan-pesan moral. Suara kenabian harus tetap dikumandangkan,” tegasnya.

Bergesernya Orientasi Gerakan?
Eksistensi kaum muda sebagai bagian dari anak negeri sejatinya tidak dapat dikesampingkan. Berbagai catatan dan pengalaman sejarah masa lalu membuktikan betapa besarnya peran kaum muda dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa silam. Terakhir di tahun 1998 saat digaungkannya era reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orba dibawah kepemimpinan HM. Soeharto adalah bagian dari catatan sejarah dari peran kaum muda khususnya kalangan terpelajar (mahasiswa). Lantas bagaimana sekarang?

Gerakan mahasiswa dewasa ini terkesan mati suri. Terjadinya pergeseran orientasi gerakan kaum muda dimana gerakan mahasiswa tidak menemukan bentuknya seperti dulu. Pernyataan ini disampaikan Erwis, Ketua HMI Cabang Pontianak.

Juhari, sekretaris GMNI Pontianak mengungkapkan sekritis apapun pemuda tetap saja terbentur dengan budaya dan materi. Ia mengusulkan agar kelompok Cipayung mencoba mengawal para anggota legislatif yang pernah menjadi aktivis dengan mengajak untuk berdiskusi dalam rangka menjaga idealisme. Pernyataan Juhari sebagai bentuk jawaban menyusul adanya kecenderungan selama ini yang terjadi pada kalangan dewan yang berlatar belakang aktivis yang untuk kemudian setelah terpilih seakan melupakan idealismenya dan terlarut bersama sistem.

Dalam sisi yang lain, aktivis PMKRI, Lidya Natalia Sartono menyampaikan persoalan seputar pemilu terkait minimnya partisipasi anak-anak daerah yang menuntut ilmu di kota untuk memberikan hak suara dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Mahasiswa asal Kapuas Hulu ini mencontohkan dirinya bersama rekan-rekannya yang jauh dari kampung terpisahkan oleh jarak sehingga sangat memungkinkan untuk anak-anak daerah untuk lebih memilih tidak menggunakan hak pilih ketimbang harus pulang dengan biaya yang besar. ”Pada pemilu lalu, kita dapat melihat banyaknya orang-orang yang gagal dan stress karena kurang siap,” jelasnya mencontohkan buruknya dampak pesta demokrasi bagi mereka yang kurang siap bertanding.

Kesulitan pemberian suara untuk sebuah pemilu juga terlontar dari Dahlia, aktivis Koalisi Perempuan Indonesia. Mahasiswi yang juga dari Kapuas Hulu ini mengaku tidak akan memberikan suara pada perhelatan dengan cara ia harus kembali ke kampung halaman dengan jarak yang telah dibayangkan jauhnya.

Atas kondisi ini, Adi Cahyono dari Pengurus Daerah KNPI Kalbar yang hadir dalam kegiatan Kelompok Cipayung tersebut menegaskan dalam perhelatan demokrasi memunculkan pilihan-pilihan yang pada akhirnya mengeluarkan kost. Ia mengingatkan agar kaum muda dapat menggunakan hak pilih. Dikatakan pemuda diharapkan dapat mengawasi dan menjaga indikasi kecurangan. Menurutnya masih ada waktu untuk mengorganisir pemilih dari kalangan mahasiswa untuk dapat memiliki hak pilih. ”Demokrasi yang sedang berjalan jangan sampai menjadi momok. Berikan sosialisasi, kita harus positif thinking kalau kita mulai mengarah ke hal yang lebih baik,” jelasnya.

Zulkarnaen, Ketua Badan Pengurus Cabang GMKI menilai dalam kaitannya dengan aturan main kehidupan bernegara, konstitusi telah banyak mengatur dengan jelas. Adanya kecenderung pembelajaran politik yang kurang mendidik masih juga muncul. ”Ambil saja uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Pernyataan ini kurang baik bagi pembelajaran politik bagi warga. Yang baik adalah, jangan ambil uangnya dan jangan pula dipilih,” jelas Zulkarnaen.

Tetap Optimis
Dalam dinamika sesulit apapun, harapan untuk lebih baik penting dimiliki kaum muda harapan masa kini dan masa depan negeri ini. Realitas yang terjadi saat ini menuntut setiap orang untuk menjalaninya.

Katua Badko HMI Kalbar, Ridwansyah menilai pentingnya rasa optimis. Dengan kondisi saat ini, dirinya merasa yakin tetap optimis. ”Mari kita buat budaya baru dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu,” ajaknya.

Warisan masa lalu
Dinamika politik hari ini menguras banyak hal. Gregorius Rigen, aktivis PMKRI menilai hal tersebut tidak terlepas dari warisan politik masa lalu dimana politik adu domba ”devide et invera” untuk memecah belah masih mewarnai konstalasi dinamika yang berkembang saat ini.

Kondisi ini juga diperparah dengan sistem ketatanegaraan yang berliku-liku dalam. Sehingga Hendrikus Hen yang juga aktivis PMKRI menilai perlu adanya perubahan sistem dalam menghadapi dinamika dan persoalan yang ada. ”Setiap kita tentu selalu berharap adanya sistem ketatanegaraan yang sempurna. Untuk merubah sistem, maka kita harus masuk dalam sistem itu,” jelasnya.

Terkait dengan perubahan sistem, Paulus Florus mengungkapkan keberadaan mahasiswa tidak mempunyai kuasa lebih untuk merubah sistem. ”Untuk melakukan kontrol atas pihak lain itu diluar kuasa kita. Yang bisa dilakukan dalam kuasa diri Anda adalah mengontrol diri sendiri. Sistem dan moral, keduanya sangat penting,” jelasnya menanggapi.

Dari beberapa catatan diatas, penulis memandang sekecil apapun peran dan keterlibatan kaum muda menjadi kebutuhan mendesak yang perlu diaktualisasikan kearah yang positif. NKRI dalam hal ini menjadi harga mati yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Sementara berbagai dinamika yang terjadi sejatinya dapat dicermati dengan kritis tanpa harus menyinggung perasaan setiap orang yang berbeda latar dengan kita. Saatnya kaum muda bicara tentang ”KITA” bukan mereka, saya, kamu, dia dan yang lain. Kelompok Cipayung dan kaum muda lainnya harus tetap mampu menampakkan jati dirinya dengan gaya dan cara yang berbeda dalam memberikan respon terhadap dinamika yang terjadi. Membuka diri, komunitas dan atau perkumpulan bagi akan menjadi jalan yang terbuka untuk dapat saling memahami didalam keberagaman.

Sepakat Lahirkan Buku
Menyadari diri sebagai bagian dari kaum intelektual, warga terpelajar, mengharuskan setiap orang untuk dapat melakukan sesuatu yang bermakna. Hal ini pula menjadi tantangan yang harus dijawab kaum muda sebagai bagian dari warga terpelajar.

Melalui diskusi yang alot dalam dinamika yang plural, diawali diskusi kecil sebelumnya, OKP yang tergabung dalam Kelompok Cipayung bersepakat untuk menerbitkan buku dalam waktu dekat. Upaya ini sebagai bagian langkah kongkrit yang tidak mustahil dilakukan untuk berkreasi dalam bentuk pengungkapan ide-ide dalam sebuah tulisan untuk kemudian dirangkum dalam sebuah buku. Kelompok Cipayung melahirkan kesepakatan pentingnya melakukan kajian-kajian kritis secara interns mengenai persoalan-persoalan sosial yang senantiasa mewarnai dinamika kehidupan sosial. Terima kasih semuanya, terima kasih Tribune Institute.

*) Ketua Presidium PMKRI Pontianak.

.

2009/05/17

[+/-]

LKK Lintas Cabang dari PMKRI Pontianak untuk Semua

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih
PMKRI Santo Thomas More Pontianak akan menyelenggarakan
Latihan Kepemimpinan Kader Lintas Cabang
Pada Tanggal 11-14 Juni 2009
di Rumah Retret TIRTA RIA, Jalan Adi Sucipto km 9,6 Kubu Raya.

Thema
Duc In Altum...!
(Bertolaklah Ketempat yang Dalam..: Lukas 4:5)

sub temanya
“Perteguh Semangat Inklusif, Solidaritas, Daya Kritis dan Rasa Memiliki Kader Perhimpunan Menuju Persaudaraan Sejati yang Holistik dan Konstruktif untuk Keutuhan NKRI ”

PMKRI Pontianak mengundang teman-teman dari cabang lain. Silahkan konfirmasi Panitia baik melalui email atau phone 085245948254 (Gregorius Rigen).

 Syarat umum peserta:
1. Anggota Biasa PMKRI (telah lulus MPAB-MABIM)
2. Membawa surat Mandat/rekomendasi dari DPC.
3. Mengisi biodata dan lembar kesediaan sebagai peserta (terlampir)
4. Mengisi blangko pendaftaran (terlampir)
5. Memiliki motivasi untuk belajar dan berubah
6. Membayar kontribusi peserta @ Rp.40.000/peserta
7. Menyerahkan pas photo ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar.
8. Peserta wajib membuat gagasannya dalam bentuk artikel mengenai permasalahan sosial yang terjadi di daerah asal cabang masing – masing dengan ukuran kertas A4, diketik 1,5 spasi, kategori huruf; Font Times New Roman, size biasa ukuran 12.
9. Pendaftaran paling lambat 10 Juni 2009 bertempat di Margasiswa PMKRI Pontianak.
 Syarat Khusus Peserta
1. Membawa alat tulis, kitab suci, rosario.
2. Membawa pakaian olahraga.
3. Membawa pakaian secukupnya.
4. Membawa sepatu.
5. Membawa baret cabang masing – masing

 Konfirmasi kesediaan hubungi:
Sekretariat penyelenggara:
Jl. Imam Bonjol, Kompleks Komsos KAP Nomor 338 Pontiianak.
Contac Person:
1. Gregorius Rigen (085245948254)
2. Wellibrodus (085245626563)
3. Lidya Natalia Sartono (085245986762)
4. Hendrikus Hen (085252149123)
5. Hendrikus Adam (085245251907)
6. Ratno Vajeru (085245846519)
7. Yohanes (085252562805)
8. Franciskus Toni (085252083935)

E-MAIL : pmkripontianak@yahoo.com/pmkri.ptk@gmail.com

Jalur Menuju Lokasi Kegiatan:
Khusus bagi teman-teman luar Kalbar. Dari Arah Bandara Supadio naik angkot (Ngojek, taxi, oplet), terus langsung menuju Tirta Ria (bilang saja turun di Kompleks Tirta Ria) dan atau langsung ke Marga PMKRI Pontianak, Jalan Imam Bonjol nomor 338 (di persimpangan empat tol kapuas, samping masjid dekat hotel muslim pontianak).....bila masih bingung, kontax aja penyelenggara. salam
.