PMKRI Pontianak bersama IMKB dan GMNI Tolak Rencana KODAM

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Thomas More Pontianak bersama Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang (IMKB) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tergabung dalam Front Mahasiswa Kalimantan Barat (FMKB) Kamis (3/4) hari ini melakukan serangkaian aksi Penolakan atas rencana dihadirkannya Komando daerah Militer (KODAM) di Kalbar. Disamping itu, wacana soal rencana pembangunan Jembatan Layang dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) juga menjadi bagian aspirasi massa. Ketiga isu tersebut dinyatakan dengan tegas untuk di TOLAK karena dianggap tidak POPULIS.

Dalam kesempatan tersebut, massa aksi yang berawal sekitar pukul 09.30 Wib memulai aksinya di Bundaran Universitas Tanjungpura Pontianak. Meskipun tidak begitu banyak, aksi massa yang dilengkapi atribut tersebut cukup menyedot perhatian mata publik yang melewati bundaran Untan. Selebaran pernyataan sikap dan pekikan orasi bergantian turut menambah semarak suasana. Setelah puas melakukan orasi, massa aksi pun menuju gedung DPRD Kalbar untuk menyuarakan aspirasinya. Di DPRD Kalbar, massa disambut legislatif dari komisi A yakni Adrianus Senen dan Zainudin Isman. Massa merasa tidak dengan penjelasan dari keduanya, kemudian lantas memutuskan untuk meninggalkan gedung DPRD Kalbar. Berikut pernyataan sikap dari FMKB;

Pernyataan Sikap Bersama
STOP KEBIJAKAN YANG TIDAK POPULIS!!!...

Wacana para elit didaerah ini dalam upayanya untuk membagikan ”kue pembangunan” pada berbagai bidang kehidupan masyarakat Bumi Khatulistiwa khususnya terus mengalir. Atasnama pembangunan, ekses lainnya yang cenderung berpotensi menjadi ancaman eksistensi lingkungan disekitarnya (manusia sebagai warga dan alam) seakan tidak begitu penting dan seringkali diabaikan. Lihat saja misalnya berbagai ststement yang disampaikan para okum elits (eksekutif, legislatif dll) akhir-akhir ini. Atas nama pembangunan dan kepentingan warga banyak, ide-ide pembangunan terus digulirkan melalui berbagai saluran media publik, seolah tanpa beban. Mereka sepertinya terbiasa lupa dan atau senaja melupakan peran sebagai kalangan yang mendapat mandat untuk membuat yang terbaik bagi rakyatnya. Indikasi itu setidaknya terlihat dari statement-statement dan upaya pembangunan atas nama rakyat yang digulirkan, namun malah ”menciderai” hati rakyat. Apa saja produk kebijakan pembangunan untuk dan atas nama rakyat yang sedang digulirkan tersebut?

Wacana menghadirkan Komando Daerah Militer (KODAM), Pembangunan Jembatan Layang dan rencana pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) diderah ini adalah upaya-upaya yang tidak populis bila berbicara untuk dan atasnama kepentingan rakyat banyak. Para elits tentunya menyadari hal tersebut, namun karena persoalan kepentingan kondisinya bisa menjadi lain.

Kerinduan kalangan tertentu dengan akan menghadirkan KODAM didasarkan pada upaya pendekatan keamanan, karena memang kondisi aman menjadi penting untuk ”bebas” melakukan sesuatu? Ataukah peran alat negara (tentara dan Polri) didaerah ini tidak tidak begitu berkontribusi secara nyata, sehingga KODAM menjadi alternatif baru? Tentunya tidak semudah itu. Wacana KODAM setidaknya telah berdampak bagi kondisi psikologis warga Kalbar dan pihak luar, memberikan rasa trauma karena tekesan Kalbar hari ini kurang aman. Kita bisa bayangkan pula, biaya yang dibutuhkan tentunya tidak sedikit. Dibalik ini semua, tentunya ada konspirasi kepentingan. Namun rasanya Kalbar hingga hari ini sungguh aman. KODAM bukan menjadi solusi, namun bagaimana upaya melakukan pendekatan kesejahteraan bagi rakyat termasuk warga disepanjang kawasan perbatasan menjadi penting, disamping bagaimana nilai-nilai internalisasi raca cinta terhadap tanah air yang harus dibangun secara bersama.

Demikian halnya wacana JEMBATAN LAYANG dengan dalih atasi kemacetan. Hal ini tidak begitu mendasar bila dilihat dari asas mafaat dan efisiensi anggaran. Tidak menjadi prioritas. Pembangunan sarana dan prasarana yang ”WAH” saat ini memang menjadi trend dikalangan elits, namun sisi lain yang terkait dengan kepentingan warga banyak penting diperhatikan. Berapa biaya yang dibutuhkan dari dana APBD Kota, Provinsi dan APBN tentu tidak sedikit. Masih banyak sarana dan prasarana yang saat ini membutuhkan ”kue pembangunan” dari dana yang akan dikeluarkan untuk pembangunan fly over tersebut. Rencana pembangunan jembatan layang lebih berorientasi pada kepentingan kalangan elit. Bukankah pembangunan tempat yang “WAH” seperti Mega Mall dijalan A. Yani yang menjadi kebangaan kalangan tertentu saat ini justeru besar kontribusinya memberikan kemacetan? Tentunya para pengambil kebijakan tidak perlu “latah” dengan trend mendapatkan predikat untuk sebuah ICON atau sebuah INDIKATOR KEMAJUAN KOTA, sementara kesejahteraan untuk rakyat masih sangat butuh diperhatikan termasuk warga pedalaman yang masih membutuhan “kue pembangunan”.
Pun demikian dengan wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Disaat para negara maju (Amerika, Jerman, Swedia misalnya) berlomba-lomba mengurangi (bahkan menghapus) reaktor nuklir (PLTN) dinegaranya, Indonesia khususnya di Kalbar malah seakan ”kebakaran jenggot.” Hanya karena dalih krisis energi listrik, PLTN menjadi alternatif? Bagaimana dengan listrik tenaga lainnya seperti tenaga air, angin atau energi baru dan terbarukan lainnya? Kalbar memang daerah yang cenderung aman atas bencana alam seperti gempa dan kaya akan SDA (uranium dll), namun haruskan ada bencana baru bila solusinya adalah PL Tenaga Nuklir?

Kecelakaan pada pembangkit listrik tenaga nuklir Rusia di Chernobyl ditahun 1986 dan Three Mile Island (Amerika) tahun1979 cukup menjadi pelajaran akan bahaya dari radiasi tenaga nuklir karena reaktor nuklir membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa manusia, termasuk para pengambil kebijakan. Dampak dari radiasi tentu menjadi tidak aman bagi sel tubuh; matinya sel, kanker, kelahiran bayi yang tidak normal.

Pencanangan PLTN di Bumi Khatulistiwa ini bukanlah sebuah solusi, penting kiranya mencari alternaif lainnya yang cenderung aman bagi kelangsungan hidup dan kehidupan. Ataukah ada misi lain dibalik semuanya seperti; strategi menaikkan tarif listrik dan atau strategi untuk menguras kekayaan perut bumi Kalbar? Tentunya cara yang tidak elegan seperti ini bukanlah jalan terbaik, bukan? Ternyata, ini pula telah menjadi TREND pembangunan yang digalakan kalangan elits hari ini?

Apapun yang dilakukan untuk meloloskan ketiga persoalan diatas tentunya penting diperhatikan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan yang sungguh-sungguh berpihak bagi kepentingan warga banyak dan hendaknya tidak berdasarkan kepentingan ”perut” oknum tertentu, dan apalagi kepentingan politik tertentu. Upaya pembangunan yang berorientasi pada masa mendatang mutlak dilakukan. Peranserta warga masyarakat untuk turut serta menyuarakan keprihatinan atas upaya-upaya kebijakan yang tidak berpihak bagi kesejahteraan dan kepentingan bersama menjadi penting. Berangkat dari catatan diatas, maka dari itu upaya/rencana kebijakan yang tidak POPULIS ini perlu disikapi dengan arif secara bersama. Karenanya, Front Mahasiswa Kalimantan Barat dengan penuh kesadaran mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama peduli, MENYERUKAN dan MENOLAK dengan TEGAS!!!:

1. Menolak Rencana pendirian KODAM di Kalimantan Barat.
2. Menolak Pembangunan Jembatan Layang/Fly Over
3. Menolak rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Pontianak, 03 April 2008

FRONT MAHASISWA KALIMANTAN BARAT
(PMKRI Santo Thomas More Pontianak, IMKB, GMNI)

.